BADAN MUSYAWARAH DAN LEGISLASI (BAMUSLEG)

-

Badan Musyawarah dan legislasi

1.    Badan Musyawarah dan legislasi adalah alat kelngkapan DPM yang bersifat tetap.
2.    Keanggotaan Badan Musyawarah dan legislasi adalah perwakilan tiap-tiap komisi dan perwakilan pimpinan DPM.
3.    Perwakilan komisi dan  perwakilan pimpinan DPM dalam Badan Musyawarah dan legislasi ditentukan oleh masing-masing komisi dan bukan ketua komisi.
4.    Pimpinan badan musyawarah adalah wakil ketua 1, wakil ketua II dan wakil ketua III.
5.    Dalam hal pimpinan wakil ketua I DPM menjadi ketua Badan Musyawarah dan legislasi.
6.    Dalam hal pimpinan wakil ketua II DPM menjadi wakil ketua Badan Musyawarah dan legislasi.
7.    Dalam hal pimpinan wakil ketua III DPM menjadi sekertaris Badan Musyawarah dan legislasi.

Tugas Badan Musyawarah dan legislasi :
a.    menyusun rancangan program legislasi fakultas yang memuat daftar urutan rancangan Peraturan KM beserta alasannya untuk 1  tahun dan prioritas Bulanan di lingkungan DPM;
b.    mengoordinasikan menyusun rancangan program legislasi fakultas yang memuat daftar urutan rancangan Peraturan KM beserta alasannya untuk 1  tahun dan prioritas Bulanan di lingkungan DPM dan BEM.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPM

-
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPM FIP UTM merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai pengurus organisasi KM FIP, sebagaimana dimaksud dalam Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura .Anggota DPM FIP UTM terdiri atas peserta pemilihan umum yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum.  Fungsi  a.     Legislasi; b.     Pengawasan; dan c.     Anggaran. *   Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. *  Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBO. * Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan und...
Baca selengkapnya

KOMISI

-
KOMISI 1.     Komisi adalah alat kelembagaan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi DPM UI yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat tetap; 2.     Komisi dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya; 3.     Komisi berhak mengadakan penyelidikan sendiri guna  memperoleh keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya; 4.     Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan masing-masing komisi; 5.     Setiap anggota DPM kecuali pimpinan harus menjadi anggota komisi; 6.     Komisi melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya kepada sidang pleno; 7.     Komisi dipimpin oleh seorang ketua komisi yang dipilih oleh anggota komisi; 8.     Pembentukan jumlah komisi dan pembagian anggota...
Baca selengkapnya

STAFF AHLI

-
STAFF AHLI 1.     Dalam rangka menunjang fungsi, tugas, dan wewenangnya DPM dapat membentuk alat kelengkapan berupa staf ahli yang bersifat tetap. 2.     Ketentuan lebih lanjut tentang staff ahli dibahas dalam sidang pleno DPM.
Baca selengkapnya