BADAN KODE ETIK DAN PENGAWASAN (BKP)

-

Badan kode etik dan Pengawasan


1.    Badan kode etik dan Pengawasan adalah alat kelngkapan DPM yang bersifat tetap.
2.    Keanggotaan Badan kode etik dan Pengawasan adalah perwakilan tiap-tiap komisi dan perwakilan pimpinan DPM.
3.    Perwakilan komisi dan  perwakilan pimpinan DPM dalam Badan Musyawarah dan legislasi ditentukan oleh masing-masing komisi dan bukan ketua komisi.
4.    Badan kode etik dan Pengawasan dimpin langsung oleh ketua DPM FIP.

1.    Dalam lingkup interbal DPM Badan kode etik dan Pengawasan memiliki tugas:
a.    Menjaga kedisiplinan anggota DPM FIP UTM dalam melaksanakan tata tertib dan tugas lainnya.
b.    Badan kode etik dan Pengawasan bertugas melakukan penyelidikan, verifikasi, dan menindaklanjuti terhadap pengaduan atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh anggota DPM FIP UTM sebagai suatu pelanggaran.
c.    Segala keputusan yang akan diambil oleh Badan kode etik dan Pengawasan, wajib disetujui oleh Pimpinan DPM FIP UTM dan disampaikan pada rapat DPM FIP UTM.
2.    Dalam lingkup KM FIP Badan kode etik dan Pengawasan memiliki tugas :
a.    Menentukan Pengawas tiap-tiap lembaga dalam lingkup KM FIP UTM.
b.    Membuat mekaniasme pengawasan untuk tiap-tiap lembaga dalam lingkup KM FIP UTM.

c.    Ketentuan lebih lanjut dibahas dalam sidang pleno DPM.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPM

-
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPM FIP UTM merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai pengurus organisasi KM FIP, sebagaimana dimaksud dalam Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura .Anggota DPM FIP UTM terdiri atas peserta pemilihan umum yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum.  Fungsi  a.     Legislasi; b.     Pengawasan; dan c.     Anggaran. *   Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. *  Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBO. * Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan und...
Baca selengkapnya

KOMISI

-
KOMISI 1.     Komisi adalah alat kelembagaan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi DPM UI yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat tetap; 2.     Komisi dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya; 3.     Komisi berhak mengadakan penyelidikan sendiri guna  memperoleh keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya; 4.     Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan masing-masing komisi; 5.     Setiap anggota DPM kecuali pimpinan harus menjadi anggota komisi; 6.     Komisi melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya kepada sidang pleno; 7.     Komisi dipimpin oleh seorang ketua komisi yang dipilih oleh anggota komisi; 8.     Pembentukan jumlah komisi dan pembagian anggota...
Baca selengkapnya

STAFF AHLI

-
STAFF AHLI 1.     Dalam rangka menunjang fungsi, tugas, dan wewenangnya DPM dapat membentuk alat kelengkapan berupa staf ahli yang bersifat tetap. 2.     Ketentuan lebih lanjut tentang staff ahli dibahas dalam sidang pleno DPM.
Baca selengkapnya